Demikian disampaikan Presiden Geprindo, Bastian P. Simanjuntak dalam keterangan yang tertulis yang diterima telusur.co.id, Selasa (29/5/18).
“Demi keselamatan Bangsa dan Negara 2/3 anggota DPR harus bersepakat menggunakan hak Menyatakan Pendapat dengan Mosi Tidak Percaya kepada pemerintah Jokowi atas kejadian tercecernya KTP-el di bogor,” ucap dia.
Dijelaskan Sabastian, Anggota DPR jangan lagi menganggap permasalahan KTP-el sebagai persoalan antara partai oposisi dengan partai pro pemerintah.
“Jangan juga menganggap persoalan ini sebagai persoalan menang atau kalah dalam pilkada 2018 atau pemilu 2019 nanti, ini adalah permasalahan luar biasa yang menyangkut keselamatan Negara, pasalnya KTP-el merupakan identitas Warga Negara Indonesia yang harus dijaga kerahasiaannya sehingga dalam hal penanganan pengiriman e-ktp yang katanya rusak harus di tangani dengan pengamanan yang ketat,” imbuhnya.
Hingga saat ini lanjut Sabastian, persoalan tercecernya KTP-el masih misterius. Karena jumlahnya masi belum dapat dipastikan.
“Logikanya jika satu kardus jatuh dari truk dengan bak terbuka, tandanya kardus yang jatuh itu berada di posisi tumpukan paling atas, artinya masih banyak kardus berisi KTP di dalam bak alias truk pengangkut penuh dengan kardus berisi KTP-el, namun anehnya mengapa polisi terkesan terburu-buru menyimpulkan tidak ada pelanggaran hukum atas kejadian tercecernya ratusan KTP-el di Bogor, seperti ada yang ditutup-tutupi,” kata dia.
Ia menegaskan, Proyek KTP-el sejak awal sudah mengalami banyak persoalan yang melibatkan orang-orang “besar”, mulai dari persoalan biaya yang di mark up, chip e-ktp yang tidak berfungsi (KTP Plastik), server e-ktp yang ditempatkan di luar negeri, kejadian duplikasi e-ktp “aspal” yang dikirim dari Vietnam dan seterusnya. Namun, anehnya pemerintah Jokowi tidak serius mengungkap segala persoalan yang menyangkuy e-ktp?.
“Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi atas lemahnya kemananan terkait data kependudukan e-ktp demi tujuan politik tertentu, ini sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan negara,” jelasnya.
Dalam situasi tidak tuntasnya penanganan e-ktp tambah Bastian, sudah sewajarnya DPR menyatakan sikap dan menggunakan haknya untuk tidak percaya lagi kepada pemerintah.
“Empat tahun sudah pemerintah Jokowi berkuasa faktanya pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan e-ktp. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus bersuara atas nama rakyat karena rakyat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah,” pungkas dia.[telusur]
COMMENTS