Tujumedia.com- Putri Amien Rais, Hanum Rais menuliskan kritikannya kepada pemerintah yang memberikan hak keuangan dan fasilitas bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @hanumrais yang ia tuliskan pada Senin (28/5/2018).
Dalam cuitan tersebut, ia tampak tdaik sepakat dengan pemberian gaji ratusan juta bagi dewan pengawas BPIP.
Kemudian, ia mengaitkan Perpres nomor 42 tahun 2018 dengan sosok sang ayah, Amien Rais.
Hanum meenyebut jika Amien Rais menolak ditawari sebuah lembaga untuk menyimbolkan kedekatannya dengan istana.
Hal itu terjadi sejak Amien Rais lengeser dari ketua MPR, tahun 2004.
Menurutnya, Amien Rais bukanlah sosok yang semurah itu.
Hanum mengaku jika AMien Rais hanya ingin mahal di hadapan Allah.
"115 juta satu orang ?kali 9?Hmm. Kini aku tahu betapa langkanya seorang Amien Rais.
Sejak 2004 (pasca Ketua MPR)beliau ditawari embel2 yg menyimbolkan kedekatan dgn istana.
Tapi ia menolak.
Ia tidak semurah itu utk diredam. Ia hanya ingin mahal di hadapan 4JJI.," tulis Hanum.
Setelah itu, Hanum kembali menuliskan cuitan pada Selasa (29/4/2018).
Saat itu, ia menuliskan bahwa tidak semua orang bergaji 120 juta per bulan.
Lantaran hal itu, Hanum meminta kepada publik agar jangan dengki dan julid karena semua orang berkesempatan untuk bersedekah.
"Tidak semua orang memiliki kesempatan bergaji 120 juta perbulan di dunia ini. Tapi janganlah itu membuatmu iri dengki dan julid. Karena semua org punya kesempatan untuk bersedekah sebanyak-banyaknya di dunia ini," tulisnya.
Diketahui sebelumnya, Presiden mendatangani Perpres nomor 42 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP).
Perpres tersebut telah disahkan pada 23 Mei lalu.
BPIP adalah sebuah bandan yang didirikan Jokowi melalui Pepres Nomor 7 tahun 2018 yang bertugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila.
Dilansir dari situs setneg.go.id, Senin (28/5/2018), Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan.
Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya mendapatkan 100.811.000 per bulan.
Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hak keuangan tersebut tidak seluruhnya merupakan gaji.
Angka itu juga terdiri dari tunjangan, asuransi, dan sisanya yang paling besar adalah untuk kegiatan operasional.
"Hak keuangan ini dari segi gaji pokok sama dengan pejabat negara yang lain, yaitu hanya Rp 5 juta. Kemudian yang disebut tunjangan jabatan Rp 13 juta. Lebih kecil dibandingkan lembaga lain," kata Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
"Sisanya dukungan terhadap kegiatan. Seperti biaya untuk transportasi, pertemuan komunikasi," tambahnya yang dilansir dari Kompas.com.
Namun, transportasi yang dimaksud tidak termasuk transportasi ke luar kota atau ke luar negeri.[tn]
COMMENTS