Jokowi menyebut, kunjungan Gus Yahya yang kebetulan menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ke Israel, merupakan urusan pribadi.
“Itu adalah urusan pribadi. Beliau kan sudah menyampaikan itu urusan pribadi karena beliau diundang sebagai pembicara di Israel,” kata Jokowi, seperti dilansir setkab.go.id, Rabu (13/6/2018).
Meski menjabat sebagai anggota Wantimpres, polemik Gus Yahya terkesan dicueki pemerintahan Jokowi. Istana seolah tak peduli dengan kritik dari berbagai kalangan.
Pada sisi lain, Istana malah sibuk mengurusi terbitnya surat penghentian penyidikan perkara (SP3) kasus chat mesum Habib Rizieq Shihab.
Padahal kasus chat mesum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Istana.
Staf Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Istana berencana membahas beredarnya SP3 kasus Habib Rizieq di Istana Bogor hari ini, Sabtu (16/6).
Kabar pertemuan tersebut diungkapkan Ngabalin setelah dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
“Saya tadi juga ditanya (soal SP3 Rizieq), cuma saya bilang Insya Allah besok pagi jam 08.00 ada di Istana. Baru-baru Pak Pratikno ada kirim kabar jam 08.00 WIB saya ada di istana,” ucap Ngabalin, Jumat (15/6).
Ngabalin akan menanyakan SP3 kasus Habib Rizieq kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis.
Ngabalin belum bisa memastikan apakah nantinya pihak Istana akan memberikan pernyataan langsung kepada awak media seusai pertemuan tersebut.
Ia mengatakan, pertemuan membahas SP3 kasus Habib Rizieq bakal dihadiri Mensesneg Pratikno, Menteri Luar Negeri, Kapolri, dan Kapolda Metro Jaya.
Respon berbeda ditunjukkan Ngabalin saat dimintai komentarnya terkait kunjungan anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya ke Israel.
Ngabalin menanggapi keras saran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar menonaktifkan Gus Yahya. Ngabalin menilai, PKS tak punya hak meminta Wantimpres dipecat.
“Apa urusannya? Apa urusannya dengan PKS? Apa urusannya dengan kedudukan Wantimpres dengan PKS? Memang kewenangan apa PKS minta orang dipecat? Jangan begitu dong,” kata Ngabalin.
Ngabalin menegaskan, Yahya Staquf datang ke Israel atas nama pribadi. Kedatangan itu juga tidak ada kaitannya dengan urusan posisi Indonesia mendukung Palestina.
“Presiden dalam hal urusan diplomasi tentang dukungan Palestina, itu adalah catatan sejarah yang ditinggalkan Pak Karno sejak awal dalam memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan hak-hak kemerdekaannya. Di mana pertentangannya?” tutur Ngabalin.
Sebelumnya anggota DPR RI yang juga politisi PKS Nasir Djamil meminta pemerintah Jokowi menonaktifkan Yahya Staquf. Nasir menuturkan Presiden Jokowi tak perlu takut disebut ‘buang badan’ terkait polemik Yahya ke Israel.
Menurut Nasir, penonaktifan Yahya justru akan berimbas negatif terhadap persepsi masyarakat.
“Bukan berarti Presiden Jokowi ingin buang badan, tapi ini penting untuk meredakan, klarifikasi,” ujar Nasir.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meluapkan kegembirannya melalui Instagram pribadinya usai bertemu Gus Yahya.
Benjamin Netanyahu mengatakan, Gus Yahya mewakili organisasi terbesar Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Ia menyebut Yahya Staquf sebagai sheikh.
“Sebuah pertemuan luar biasa di Yerusalem hari ini dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Muslim Dunia dari Indonesia, Sheikh Yahya Chulil Staquf, dan saya senang melihat bahwa negara-negara Arab dan banyak negara Muslim semakin dekat dengan Israel!,” tulis Benjamin Netanyahu.
COMMENTS