Gerindra Temukan Kejanggalan Quick Count Pilgub Jabar

0 Saturday, 30 June 2018

Tujumedia.com -Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menilai ada kejanggalan dari hasil hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei di Pilgub Jawa Barat 2018. Ia menduga, lembaga survei tersebut sengaja memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruhzanul Ulum (Rindu).
"Ada keanehan dalam quick count oleh lembaga-lembaga survei yang memenangkan pasangan RK-UU seperti Charta Politika, Indikator, IndoBarometer dan Lembaga Survei Indonesia (LSI)," ujar Arief dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Menurutnya, sampel yang digunakan untuk mengamati prediksi hasil di tempat pemungutan suara (TPS) tidak masuk akal. Tingkat kesalahan, kata dia, dipastikan minim akurasi saat dibandingkan dengan jumlah TPS keseluruhan.

Arief memaparkan, pelaksanaan quick count rata-rata 300 TPS yang artinya jika dihitung dengan rumus statistik untuk menentukan margin of error dari lembaga-lembaga tersebut kurang lebih 5 sampai dengan 5,6 persen dari populasi TPS yang ada di Pilkada Jawa Barat yang berjumlah 74.954 TPS.

"Artinya akurasi hasil quick count tidak akan setepat hasil quick count LKPI Dan IDM yang mengambil Sampel di atas 2.500 hingga 3.000 TPS yang memiliki margin of error hingga -/+ 1,6 sd 1,8 persen dengan Tingkat Kepercayaan 95 persen," terang dia.

Arief mensinyalir, telah terjadi kecurangan terhadap paslon nomor urut 3 Sudrajat-Ahmad Syaikhu. Apalagi, paslon yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu selalu pada urutan paling buncit dalam setiap rilis survei sebelum Pilkada. Namun kenyataannya suara pasangan Asyik mampu melesat usai pencoblosan.

"Ada agenda kecurangan yang sedang dipersoalkan oleh lembaga-lembaga survei yang mungkin jadi konsultan pasangan RK-UU. Apalagi semua lembaga survei yang memenangkan RK-UU sebelum Pilkada selalu memprediksi pasangan Sudrajat-Ahmad Syaiku keterpilihannya hanya berkisar 7-9 persen," tukasnya.

Arief pun mengultimatum Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera bertindak menyikapi temuan tersebut. Laporan hukum pun rencannya bakal dibuat.

"KPU harus melaporkan pada organisasi yang menampung lembaga-lembaga survei itu untuk mencabut dan membubarkan lembaga survei yang sudah menipu publik Jawa Barat. Jika tidak, Gerindra akan melaporkan ke Mabes Polri karena telah menipu publik dan bikin penelitian menipu publik," pungkas Arief.[rilis]