Terkait kunjungan Yahya Staquf, mantan anggota Wantimpres era Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang enggan disebutkan namanya mengatakan, tidak mungkin jika Presiden tidak mengetahui apa tujuan dari kepergian Yahya.
Menurutnya, ada mekanisme jika seorang anggota Wantimpres ingin berpergian ke luar negeri, yakni berupa pelaporan secara tertulis, penjelasan tujuan kunjungan, dan berapa lama. Itu, kata dia, diurus oleh Seketariat.
“Untuk kasus Yahya, presiden harusnya sudah tahu tanpa melihat laporan yang bersangkutan. Karena sudah ramai duluan di media sosial,” kata sumber itu kepada redaksi telusur.co.id, Rabu (13/6/18).
“Secara prosedural pejabat negara dikatakan melakukan kunjungan pribadi kalau dia dalam status cuti. Periksa saja, apa dia (Yahya) cuti? Periksa juga di administrsi Wantimpres, apakah menggunakan surat perjalanan atau menarik dana operasional anggota Wantimpres sebelum lakukan perjalanan. Itu bisa dilacak ke biro umum Wantimpres.”
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menegaskan jika kepergian anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Yahya Cholil Staquf ke Israel untuk menjadi pembicara dalam sebuah acara, merupakan urusan pribadi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin dalam keterangan yang dipancar luaskan. Selasa malam (12/6/18).
Presiden juga menegaskan jika kedatangan Yahya sama sekali tidak mengubah sikap Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
“Itu adalah urusan pribadi. Beliau kan sudah menyampaikan itu urusan pribadi karena beliau diundang sebagai pembicara di Israel,” kata Presiden.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (13/6/18), mengatakan jika sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak bisa mengatas namakan pribadi, dalam kunjungannya ke Israel.
Staquf, kata Fadli, adalah penasihat Presiden, anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Posisinya setingkat menteri yang berarti juga pejabat negara. Dan jabatan tersebut selalu melekat, tak bisa dipisahkan.
Artinya, masih kata Fadli, sebagai pejabat negara sikap politik luar negerinya harus tunduk pada konstitusi dan UU No 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
“Selain bermasalah secara prosedural, saya melihat kunjungan anggota Wantimpres ke Israel juga mengandung cacat moral. Di tengah agresivitas serangan Israel ke Palestina belakangan ini, ironis jika ada ada pejabat negara Indonesia berkunjung ke Israel. Kunjungan tersebut jelas menunjukkan sikap yang sangat tak sensitif,” kata Fadli.
Kunjungan Staquf selain mendapat protes dari dalam negeri juga mendapat kecaman dari luar negeri. Seperti yang disampaikan gerakan perlawanan Palestina, Hamas.
Mereka mengecam kunjungan Yahya ke Israel, untuk menjadi pembicara, sebagaimana diselenggarakan The Israel Council on Foreign Relations.
Melalui pernyataan pers, Hamas menyatakan menghargai sikap bangsa Indonesia dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina serta perjuangan mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Akan tetapi, mereka mengecam atas tindakan tercela tersebut.
“Perbuatan tersebut tidak hanya penghinaan bagi rakyat Palestina dan pengorbanan masyarakat Palestina. Tetapi bagi rakyat Indonesia yang sudah mendukung kami dalam perjuangan kemerdekaan Palestina,” demikian isi pernyataan itu. [telusur]
COMMENTS